“Teruskan program 10 ribu MW tahap II dengan memprioritaskan sumber energi terbarukan untuk memelihara lingkungan atau pun menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global,” ujar Kepala Negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (23/10).
Presiden meminta Menneg BUMN bersama menteri terkait menjadikan ketersediaan listrik sebagai prioritas. Karena itu, SBY meminta proyek listrik 10 ribu MW tahap I, yang dijadwalkan rampung pada 2011, bisa dipercepat operasionalnya.
Proyek 10 ribu MW tahap I dibangun di 40 lokasi di Indonesia. Sebanyak 10 proyek berada di Pulau Jawa dengan kapasitas terpasang 7.460 MW dan 30 proyek di luar Jawa berdaya 2.513 MW. Tiga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara rencananya beroperasi tahun ini, yaitu PLTU Labuan-Banten, PLTU Rembang-Jawa Tengah, dan PLTU Indramayu-Jawa Barat.
PLN telah mengamankan pasokan batubara untuk pembangkit dalam proyek 10 ribu MW tahap I, yaitu sedikitnya 31 juta ton per tahun. Ditambah kebutuhan batubara untuk pembangkit eksisting, pasokan batubara yang diperlukan PLN setiap tahun sekurangnya 60 juta ton.
Mustafa Abubakar menegaskan, program 100 harinya sebagai menteri adalah pembenahan masalah kelistrikan, antara lain mempercepat realisasi proyek 10 ribu MW tahap I. Ia menjanjikan pengembangan listrik 10 ribu MW tahap II menggunakan energi alternatif. ”Seperti yang diminta oleh Bapak Presiden, kita harus mengembangkan energi alternatif terbarukan,” ujar dia.
Panas Bumi
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, proyek 10 ribu MW tahap II akan berbasis bahan bakar panas bumi. Bersama Wapres Boediono dan menteri terkait, Hatta akan merumuskan dan mencari solusi hambatan proyek kelistrikan. “Jika memang diperlukan aturan, kami akan buat. Jika diperlukan UU, kami akan bicara dengan DPR,” katanya.
Indonesia saat ini memiliki potensi panas bumi yang diklaim terbesar di dunia, yaitu 28.112 Mega Watt electricity (MWe). Dari angka itu, cadangan panas bumi sebesar 14.707 Mwe dan sumber daya sekitar 14.405 MWe. Namun, potensi panas bumi yang berada di 265 lokasi itu baru dimanfaatkan Indonesia untuk energi listrik sebesar 4% atau 1.189 MW. Padahal, penggunaan energi ini sudah dicanangkan sebesar 5% atau 9.500 MW pada 2025.
Secara terpisah, Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, pihaknya siap mengurangi porsi pembangkit berbahan bakar batubara pada proyek 10 ribu MW II, sesuai arahan Presiden. PLN akan mencari potensi energi terbarukan yang ramah lingkungan selain batubara. “Porsi pembangkit berbahan bakar batubara dalam proyek 10 ribu MW sekitar 3.000 MW,” ujar Fahmi dalam pesan singkatnya kepada Investor Daily di Jakarta, kemarin.
Menurut Fahmi, energi listrik dari panas bumi lebih hemat ketimbang sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi atau batubara. Dari panas bumi sebesar 100 MW setara dengan 4.350 barel minyak per hari atau batubara sebesar 864 ton per hari. “Namun, investasi awal untuk pembangkit listrik panas bumi (PLTP) masih mahal dibanding PLTA,” ujarnya.
Data Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM menyebutkan, total daya pembangkit listrik 10 ribu MW tahap II sekitar 10.547 MW. Ini terdiri atas PLTA (1.174 MW), PLTP (3.583 MW), PLTU (4.164 MW), PLTGU (1.626 MW). Total kapasitas tersebut akan menambah pasokan sebesar 3.079 MW di Sumatera, 5.725 MW di Jawa, Madura, dan Bali, serta 110 MW di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, 61 MW di Nusa Tenggara Timur, 826 MW di Kalimantan, 563 MW di Sulawesi, 69 MW di Maluku, dan 114 MW di Papua.
Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Bambang Praptono mengatakan, untuk megaproyek 10 ribu MW tahap II sebanyak 60% akan menggunakan energi terbarukan (renewable). “Kami akan fokus menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti panas bumi dan hidro (air),” katanya.
Bambang Praptono akan mengusulkan kepada pemerintah agar dibentuk sebuah badan khusus di bawah presiden yang bertanggungjawab menyediakan pasokan energi primer ke PLN. “Kami akan coba melakukan kajian tersebut dengan Dewan Energi Nasional (DEN). Seharusnya, DEN-lah yang memberikan terobosan soal kelistrikan,” katanya.
Menurut Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono, proyek 10 ribu MW tahap II membutuhkan dana US$ 16-20 miliar, termasuk US$ 8-10 dari PLN. Proyek tersebut sedianya diresmikan dengan penerbitan peraturan presiden (perpres). Namun, perpres untuk proyek itu belum selesai dibahas, terutama soal jaminan pemerintah. “Investasi yang besar itu membutuhkan jaminan pemerintah agar investor dalam maupun luar negeri tertarik,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Sebagian proyek 10 ribu MW tahap II yang ditangani PLN sudah memiliki kepastian pendanaan. Proyek tersebut saat ini dalam tahap persiapan tender. Sementara itu, proyek pembangkit lainnya masih dalam tahap penentuan wilayah.
Revisi Bauran Energi
Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pemerintah akan merevisi target bauran energi primer nasional dengan lebih banyak memakai panas bumi yang potensinya melimpah, namun belum termanfaatkan secara optimal. Revisi bauran energi tersebut merupakan salah satu program 100 hari yang akan dilakukannya.
“Revisi bauran energi ini diharapkan selesai paling lambat Maret 2010,” ujarnya usai memimpin rapat dengan para pejabat di lingkungan Departemen ESDM di Jakarta, kemarin.
Sesuai skenario optimal bauran energi primer nasional tahun 2025, pemanfaatan panas bumi ditargetkan mencapai 6,3%. Komposisi lainnya adalah batubara 34,4%, gas bumi 21,1%, minyak bumi 20,2%, bahan bakar nabati (BBN) 10,2%, gas metana batubara (coal bed methane/CBM) 3,3%, batubara cair 3,1%, dan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti air, surya, bayu, dan sampah 1,4%.
Menurut Darwin, pihaknya akan melihat kendala aturan guna mempercepat pemanfaatan panas bumi. Dalam program pembangunan pembangkit 10 ribu MW tahap kedua, direncanakan sebanyak 4.700 MW memakai bahan bakar panas bumi. “Kami juga akan menyiapkan regulasi menyangkut rencana strategis ketenagalistrikan tahun 2015-2025,” jelas Darwin. Ketua Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengurangi porsi pemakaian batubara menjadi hanya sekitar 30% sejalan dengan upaya pengembangan renewable energy dan pengurangan emisi.
“Bagi kami, tidak masalah jika porsi batubara untuk program 10 ribu MW tahap II berkurang, dibanding tahap pertama yang mencapai 100%. Jadi, bukan karena ketidakmampuan perusahaan menyuplai kebutuhan dalam negeri,” kata Bob kepada Investor Daily.
Apalagi, kata Bob, pasar batubara di luar negeri juga masih bagus. Saat ini, dengan tingkat produksi 2009 yang diperkirakan mencapai sekitar 250 juta ton, hanya sekitar 20-22% atau 50-60 juta ton yang dijual di dalam negeri, selebihnya diekspor.
Adapun mengenai pemenuhan batubara untuk program 10 ribu MW tahap I, kata dia, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru mengenai jenis batubara yang akan digunakan. “Kalau ternyata yang dibutuhkan adalah law rank (kalori rendah), harus ada insetif, karena ongkos produksi yang dikeluarkan sama tetapi harga low rank lebih murah,” kata Bob.
Sumber:http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=2406
Mustafa Abubakar menegaskan, program 100 harinya sebagai menteri adalah pembenahan masalah kelistrikan, antara lain mempercepat realisasi proyek 10 ribu MW tahap I. Ia menjanjikan pengembangan listrik 10 ribu MW tahap II menggunakan energi alternatif. ”Seperti yang diminta oleh Bapak Presiden, kita harus mengembangkan energi alternatif terbarukan,” ujar dia.
Panas Bumi
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, proyek 10 ribu MW tahap II akan berbasis bahan bakar panas bumi. Bersama Wapres Boediono dan menteri terkait, Hatta akan merumuskan dan mencari solusi hambatan proyek kelistrikan. “Jika memang diperlukan aturan, kami akan buat. Jika diperlukan UU, kami akan bicara dengan DPR,” katanya.
Indonesia saat ini memiliki potensi panas bumi yang diklaim terbesar di dunia, yaitu 28.112 Mega Watt electricity (MWe). Dari angka itu, cadangan panas bumi sebesar 14.707 Mwe dan sumber daya sekitar 14.405 MWe. Namun, potensi panas bumi yang berada di 265 lokasi itu baru dimanfaatkan Indonesia untuk energi listrik sebesar 4% atau 1.189 MW. Padahal, penggunaan energi ini sudah dicanangkan sebesar 5% atau 9.500 MW pada 2025.
Secara terpisah, Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, pihaknya siap mengurangi porsi pembangkit berbahan bakar batubara pada proyek 10 ribu MW II, sesuai arahan Presiden. PLN akan mencari potensi energi terbarukan yang ramah lingkungan selain batubara. “Porsi pembangkit berbahan bakar batubara dalam proyek 10 ribu MW sekitar 3.000 MW,” ujar Fahmi dalam pesan singkatnya kepada Investor Daily di Jakarta, kemarin.
Menurut Fahmi, energi listrik dari panas bumi lebih hemat ketimbang sumber energi tidak terbarukan seperti minyak bumi atau batubara. Dari panas bumi sebesar 100 MW setara dengan 4.350 barel minyak per hari atau batubara sebesar 864 ton per hari. “Namun, investasi awal untuk pembangkit listrik panas bumi (PLTP) masih mahal dibanding PLTA,” ujarnya.
Data Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM menyebutkan, total daya pembangkit listrik 10 ribu MW tahap II sekitar 10.547 MW. Ini terdiri atas PLTA (1.174 MW), PLTP (3.583 MW), PLTU (4.164 MW), PLTGU (1.626 MW). Total kapasitas tersebut akan menambah pasokan sebesar 3.079 MW di Sumatera, 5.725 MW di Jawa, Madura, dan Bali, serta 110 MW di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, 61 MW di Nusa Tenggara Timur, 826 MW di Kalimantan, 563 MW di Sulawesi, 69 MW di Maluku, dan 114 MW di Papua.
Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Bambang Praptono mengatakan, untuk megaproyek 10 ribu MW tahap II sebanyak 60% akan menggunakan energi terbarukan (renewable). “Kami akan fokus menggunakan energi yang ramah lingkungan seperti panas bumi dan hidro (air),” katanya.
Bambang Praptono akan mengusulkan kepada pemerintah agar dibentuk sebuah badan khusus di bawah presiden yang bertanggungjawab menyediakan pasokan energi primer ke PLN. “Kami akan coba melakukan kajian tersebut dengan Dewan Energi Nasional (DEN). Seharusnya, DEN-lah yang memberikan terobosan soal kelistrikan,” katanya.
Menurut Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono, proyek 10 ribu MW tahap II membutuhkan dana US$ 16-20 miliar, termasuk US$ 8-10 dari PLN. Proyek tersebut sedianya diresmikan dengan penerbitan peraturan presiden (perpres). Namun, perpres untuk proyek itu belum selesai dibahas, terutama soal jaminan pemerintah. “Investasi yang besar itu membutuhkan jaminan pemerintah agar investor dalam maupun luar negeri tertarik,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Sebagian proyek 10 ribu MW tahap II yang ditangani PLN sudah memiliki kepastian pendanaan. Proyek tersebut saat ini dalam tahap persiapan tender. Sementara itu, proyek pembangkit lainnya masih dalam tahap penentuan wilayah.
Revisi Bauran Energi
Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pemerintah akan merevisi target bauran energi primer nasional dengan lebih banyak memakai panas bumi yang potensinya melimpah, namun belum termanfaatkan secara optimal. Revisi bauran energi tersebut merupakan salah satu program 100 hari yang akan dilakukannya.
“Revisi bauran energi ini diharapkan selesai paling lambat Maret 2010,” ujarnya usai memimpin rapat dengan para pejabat di lingkungan Departemen ESDM di Jakarta, kemarin.
Sesuai skenario optimal bauran energi primer nasional tahun 2025, pemanfaatan panas bumi ditargetkan mencapai 6,3%. Komposisi lainnya adalah batubara 34,4%, gas bumi 21,1%, minyak bumi 20,2%, bahan bakar nabati (BBN) 10,2%, gas metana batubara (coal bed methane/CBM) 3,3%, batubara cair 3,1%, dan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti air, surya, bayu, dan sampah 1,4%.
Menurut Darwin, pihaknya akan melihat kendala aturan guna mempercepat pemanfaatan panas bumi. Dalam program pembangunan pembangkit 10 ribu MW tahap kedua, direncanakan sebanyak 4.700 MW memakai bahan bakar panas bumi. “Kami juga akan menyiapkan regulasi menyangkut rencana strategis ketenagalistrikan tahun 2015-2025,” jelas Darwin. Ketua Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu mengatakan, kebijakan pemerintah untuk mengurangi porsi pemakaian batubara menjadi hanya sekitar 30% sejalan dengan upaya pengembangan renewable energy dan pengurangan emisi.
“Bagi kami, tidak masalah jika porsi batubara untuk program 10 ribu MW tahap II berkurang, dibanding tahap pertama yang mencapai 100%. Jadi, bukan karena ketidakmampuan perusahaan menyuplai kebutuhan dalam negeri,” kata Bob kepada Investor Daily.
Apalagi, kata Bob, pasar batubara di luar negeri juga masih bagus. Saat ini, dengan tingkat produksi 2009 yang diperkirakan mencapai sekitar 250 juta ton, hanya sekitar 20-22% atau 50-60 juta ton yang dijual di dalam negeri, selebihnya diekspor.
Adapun mengenai pemenuhan batubara untuk program 10 ribu MW tahap I, kata dia, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru mengenai jenis batubara yang akan digunakan. “Kalau ternyata yang dibutuhkan adalah law rank (kalori rendah), harus ada insetif, karena ongkos produksi yang dikeluarkan sama tetapi harga low rank lebih murah,” kata Bob.
Sumber:http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=2406
